PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH

PAJAK NEGARA DAN PAJAK DAERAH

PAJAK NEGARA
Pajak Negara yang berlaku sampai saat ini adalah:
1.pajak penghasilan
dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah undang-undang no.7 tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no.17 tahun 2000. undang-undang pajak penghasilan berlaku mulai tahun 1984 dan merupakan pengganti UU pajak perseroan 1925, UU pajak pendapatan 1944, UU PDBR 1970.
2.pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN & PPn BM)
dasar hukum pengenaan PPN & PPn BM adalah undang-undang no.8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no.18 tahun 2000. undang-undang PPN & PPn BM efektif mulai berlaku sejak tanggal 1 april 1985 dan merupakan pengganti UU pajak Penjualan 1951.
3.bea materai
dasar hukum pengenaan bea materai adalah undang-undang no.13 tahun 1985. undang-undang bea materai berlaku mulai tanggal 1 januari 1986 menggantikan peraturan dan undang-undang bea materai yang lama (aturan bea materai 1921).
4.pajak bumi dan bangunan (PBB)
dasar hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah undang-undang no.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang no.12 tahun 1994. undang-undang PBB berlaku mulai tanggal 1 januari 1986 dan merupakan pengganti.
a.ordonansi pajak rumah tangga tahun 1908.
b.ordonansi verponding Indonesia tahun 1923.
c.Ordonansi pajak kekayaan tahun 1932.
d.Ordonansi verponding tahun 1928.
e.Ordonansi pajak jalan tahun 1942.
f.Undang-undang darurat nomor 11 tahun 1957 khususnya pasal 14 huruf j, k, l.
g.Undang-undang nomor 11 Prp.tahun 1959 pajak hasil bumi.
5.bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB)
dasar hukum pengenaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan adalah undang-undang no.21 tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no.20 tahun 2000. undang-undang BPHTB berlaku sejak tanggal 1 januari 1998 menggantikan Ordonansi bea balik nama staasblad 1924 No.291.

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
Dasar hokum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah adalah undang-undang no.18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang no.34 tahun 2000.
Jenis pajak dan objek pajak
Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu:
1.pajak propinsi, terdiri dari:
a.pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
b.Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.
c.Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
d.Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
2.pajak kabupaten/kota; terdiri dari:
a.pajak hotel.
b.Pajak restoran.
c.Pajak hiburan
d.Pajak reklame
e.Pajak penerangan jalan.
f.Pajak pengambilan bahan galian golongan C
g.Pajak parkir
h.Pajak lain-lain.

Tarif pajak
1.pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 5 % (lima persen)
2.Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air sebesar 10 % (sepuluh persen)
3.Pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar 5 % (lima persen)
4.Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sebesar 20 % (dua puluh persen)
5.pajak hotel sebesar 10 % (sepuluh persen)
6.Pajak restoran sebesar 10 % (sepuluh persen)
7.Pajak hiburan sebesar 35 % (tiga puluh lima persen)
8.Pajak reklame sebesar 25 % (dua puluh lima persen)
9.Pajak penerangan jalan sebesar 10 % (sepuluh persen)
10.Pajak pengambilan bahan galian golongan C sebesar 20% (dua puluh persen)
11.Pajak parkir sebesar 20 % (dua puluh persen).
Jenis retribusi daerah
1.Retribusi jasa umum
a.Retribusi  pelayanan kesehatan
b.Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.
c.Retribusi pengganti biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil.
d.Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat.
e.Retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum.
f.Retribusi pelayanan pasar.
g.Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
h.Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
i.Retribusi penggantian biaya cetak peta.
j.Retribusi pengujian kapal perikanan.
2.retribusi jasa usaha
a.Retribusi pemakaian kekayaan daerah
b.Retribusi pasar grosir dan/ pertokoan
c.Retribusi tempat pelalangan
d.Retribusi terminal
e.Retribusi tempat khusus parkir.
f.Retribusi tempat penginapan /pesanggrahan/villa
g.Retribusi penyedotan kakus
h.Retribusi rumah pemotongan hewan
i.Retribusi pelayanan pelabuhan kapal.
j.Retribusi tempat rekreasi dan olah raga.
k.Retribusi penyebrangan di atas air.
l.Retribusi pengolahan limbah cair
m.Retribusi penjualan produksi daerah.
3.retribusi perizinan tertentu
a.Retribusi izin mendirikan bangunan.
b.Retribusi tempat penjualan minuman beralkohol.
c.Retribusi izin gangguan.
d.Retribusi izin trayek.

Peran Pajak Daerah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Oleh : Dr. Imam Mukhlis, SE, MSi

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang

Makalah Disampaikan pada acara seminar regional perpajakan yang diselenggarakan oleh

Fakultas Ekonomi Univesitas negeri Malang, tanggal 29 April 2010

Pajak ?

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang

pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Besar kecilnya pajak akan

menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk

pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu guna

mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian

upaya yang dapat meningkatkan baik subyek maupun obyek pajak yang ada.

Pengertian pajak memiliki dimensi yang berbeda-beda. Menurut Mangkoesoebroto

(1998: 181), pajak adalah suatu pungutan yang merupakan hak preogratif pemerintah,

pungutan tersebut didasarkan pada Undang-undang, pemungutannya dapat dipaksakan

kepada subyek pajak untuk mana tidak ada balas jasa yang langsung dapat ditunjukkan

penggunaannya. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang berhak memungut pajak

adalah negara (pemerintah). Pajak dipungut berdasarkan undang-undang dan aturan

pelaksanaannya yang dapat dipaksakan kepada subyek pajak. Dalam pembayaran pajak tidak

dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual dari pemerintah.

Sommerfeld, et al. (1994: 4) mengemukakan pengertian pajak:

”.... We define the word tax as any nonpenal yet compulsory transfer of

resources, from the private to the public sector, levied without receipt of a

specific benefit of equal value and on the basis of predetermined criteria,

enforced to accomplish some of a nation’s economic and social objectives.”

Sedangkan Jones (2002: 4) mengemukakan definisi pajak sebagai berikut:

“….A tax can be defined simply as a payment to support the cost of

government. A tax differ from a fine or penalty imposed by a government

because a tax is not intended to deter or punish unacceptable behavior. On the

other hand, taxes are compulsory; anyone subject to a tax is not free to choose

whether or not to pay.”

Manfaat Pajak

Sebagai salah satu sumber penerimaan bagi negara, pajak mempunyai arti dan fungsi

yang sangat penting untuk proses pembangunan. Dalam hal ini pajak selain berfungsi sebagai

budgetair juga dapat berfungsi sebagai regulerend. Ditinjau dari fungsi budgeter, pajak adalah

alat untuk mengumpulkan dana yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengeluaranpengeluaran

pemerintah. Sedangkan dilihat dari fungsinya sebagai pengatur (regulerend), pajak

digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang

keuangan dan fungsi mengatur ini banyak ditujukan kepada sektor swasta (Brotodihardjo, 1993:

205). Dalam hubungannya dengan sistem, Jhingan (1994: 64) menjelaskan bahwa dalam

usaha meningkatkan penerimaan pajak seiring dengan kemajuan kegiatan ekonomi diperlukan

suatu sistem perpajakan yang dapat menjadi pendukung utama perekonomian. Oleh karena itu

fungsi pajak adalah:

1. Menciptakan kondisi ekonomi yang mampu memberi rangsangan terhadap

peningkatan produksi sektor-sektor riil dalam rangka menghasilkan tingkat

pendapatan per kapita masyarakat yang meningkat.

2. Menekan kesenjangan ekonomi terutama dalam mengurangi ketimpangan

pendapatan (undistributed income) masyarakat.

3. Menggerakkan sumber-sumber ekonomi masyarakat sehingga dapat

ditransfer menjadi penerimaan negara sehingga dapat meningkatkan

investasi.

4. Menata pengelolaan investasi yang produktif sehingga dapat meningkatkan

produktivitas sektor-sektor ekonomi.

5. Memperlambat peningkatan konsumsi masyarakat sehingga dapat

meningkatkan investasi.

6. Meningkatkan hasrat menabung masyarakat yang selanjutnya dapat

menjadi tambahan investasi.

Sedangkan Miyasto (1991: 76) secara rinci mengemukakan tentang fungsi pajak yang

digunakan untuk mengatur perekonomian guna mencapai:

1. Tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat

2. Alokasi-alokasi sumber-sumber ekonomi ke arah yang direncanakan

3. Redistribusi pendapatan

4. Stabilisasi ekonomi

5. Pola konsumsi yang lebih efisien

6. Posisi neraca pembayaran yang lebih menguntungkan.

Perbedaan pandangan tentang fungsi pajak antara Jhingan dengan Miyasto terletak

pada fungsi investasi. Jhingan berpendapat bahwa salah satu fungsi pajak adalah fungsi

investasi, namun Miyasto tidak memasukkan fungsi investasi sebagai bagian dari fungsi pajak.

Sebagai gantinya, Miyasto berpendapat pada pentingnya posisi neraca pembayaran sebagai

fungsi pajak.

Secara lebih khusus Connolly and Munro (1999: 158) menjelaskan bahwa pajak

memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Pencapaian dalam sasaran

dan target pembangunan tidak dapat dicapai secara optimal apabila tidak didukung oleh

penerimaan pajak. Dengan demikian Connolly and Munro lebih melihat fungsi pajak pada aspek

penggunaannya. Sesuai dengan arti dan perannya, kontribusi pajak terhadap pembangunan

haruslah diarahkan pada penyediaan/pelayanan sektor publik, seperti keamanan, kesehatan,

pendidikan dan program-program kesejahteraan lainnya.

Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Pajak daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang-undang No.28 tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, Pajak Daerah yang selanjutnya disebut

adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran

rakyat.Dalam hal ini ciri-ciri dari pajak daerah meliputi (Kaho, 1995) ; pajak daerah berasal dari

pajak negara yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah, penyerahan dilakukan

berdasarkan undang-undang, pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan

undang-undang dan atau peraturan hokum lainnya, hasil pungutan pajak daerah dipergunakan

untuk membiayai penyelenggaraan urusan-urusan rumah tangga daerah atau untuk membiayai

pengeluaran daerah sebagai badan hukum politik. Dalam hal ini terdapat tolak ukur untuk

menilai pajak daerah, seperti (Davey, 1988) ; hasil, keadilan, daya guna ekonomi, kemampuan

melaksanakankecocokan sebagai sumber penerimaan daerah.

Implementasi Undang-undang tentang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal

membawa konsekuensi pada kemandirian daerah dalam mengoptimalkan penerimaan

daerahnya. Optimalisasi penerimaan daerah ini sangat penting bagi daerah dalam rangka

menunjang pembiayaan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan. Sumber penerimaan

daerah yang dapat menjamin keberlangsungan pembangunan di daerah dapat diwujudkan

dalam bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

PAD memiliki peran penting dalam rangka pembiayaan pembangunan di daerah.

Berdasarkan pada potensi yang dimiliki masing-masing daerah, peningkatan dalam

penerimaan PAD ini akan dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Seiring dengan

perkembangan perekonomian daeah yang semakin terintegrasi dengan perekonomian nasional

dan internasional, maka kemampuan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumbersumber

penerimaan PAD menjadi sangat penting. Sumber-sumber penerimaan PAD tersebut

dapat diuraikan lagi dalam bentuk penerimaan dari pajak daerah dan restribusi daerah. Pajak

daerah tersebut seperti pajak hotel, restoran, hiburan, kendaran bermotor, bea balik nama

kendaraan bermotor, bahan bakar kendaraan bermotor, air, rokok, penerangan jalan, mineral

bukan logam dan batuan, bumi dan bangunan, bea perolehan atas tanah dan bangunan, air

tanah, parkir, sarang burung wallet, dan pajak reklame. Berdasarkan pada Undang-undang No

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dapat diklasifikasikan mana yang

merupakan pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Jenis pajak provinsi seperti pajak

kendaraan bermotor, bea balik kendaraan bemotor, bahan bakar kendaraan bermotor, air

permukaan dan pajak rokok. Sedangkan jenis pajak kabupaten/kota seperti pajak hotel,

restoran, reklame dan pajak parkir. Menurut undag-undang tersebut pajak daerah dan retribusi

daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai

pelaksanaan pemerintahan daerah;

Perkembangan Perpajakan dan PAD di Kabupaten Malang

Perkembangan perekonomian Kabupaten Malang sangat ditopang oleh pertumbuhan

kegiatan ekonomi yang tersebar secara sektoral dan spatial. Perluasan kegiatan ekonomi

tersebut membawa dampak pada kenaikan pendapatan masyarakat sebagai dampak dari

semakin meningkatnya keikutsertaan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya ekonomi

yang ada. Hal ini tentunya akan berdampak pada potensi yang semakin besar dari jenis-jenis

pajak yang dapat dikumpulkan dari kegiatan ekonomi daerah.

Sebagaimana dijelaskan di atas era desentralisasi fiskal membawa dampak pada keterbukaan

dan perluasan kewenangan bagi pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan

daerah. Dalam hal ini perkembangan dalam PAD akan mencerminkan kemampuan daerah

dalam mendorong realisasi penerimaan daerah yang semakin meningkat. Sumber-sumber PAD

(pajak daerah, restribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain

pendapatan yang sah) yang ada dapat diperluas lagi sehingga dapat memberikan penerimaan

yang optimal.

Berikut ini gambaran penerimaan perpajakan dan PAD di Kabupaten Malang

Gambar : Perkembangan Kepatuhan pajak di Jatim

Sumber : Simanjutak, 2007

Gambar : Perkembangan Penerimaan Daerah Di Kabupaten Malang

Sumber : www.djpk.depkeu.go.id

Sumber : www.djpk.depkeu.go.id

Gambar : Perkembangan Penerimaan PBB dan BPHTB di Wilayah Jatim III

Sumber : Kanwil DJP Jatim III Malang

Gambar : Persentase Penerimaan PBB dan BPHTB di Wilayah Jatim III

Sumber : Kanwil DJP Jatim III Malang

Kepustakaan

Brotodihardjo, Santoso. 1993. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: PT Eresco Bandung

Connolly, Sara and Alistair Munro, 1999. Economics of The Public Sector, New York: Prentice Hall

Davey, K.J, 1998.Pembiayaan Pemerintah Daerah:Praktek-praktek Iinternasional dan Relevansinya Bagi

DUnia Ketiga, diterjemahkan oleh Amanullah, Jakarta:UI Press

Jhingan, Ml, 1994. Macroeconomics Theory, second edition, India: Vrina

Jones, Sally M. 2002. Principles of Taxation, New York:Mc Graw Hill.

Kaho, J.R, 1995.Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Jakarta : Raja Grafindo

Persada

Mangkoesoebroto, Guritno, 1998. Ekonomi Publik, Edisi Kedua,Yogyakarta: BPFE-UGM

Miyasto, 1991. Pajak Penjualan dan Pajak Pertambahan Nilai. Studi Mengenai Dampak terhadap Harga,

Penerimaan dan Struktur. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Simanjutak, Timbul Hamonangan, 2007. Analisis Kepatuhan Pajak dan Dampaknya Pada Dana

Perimbangan Keuangan dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Serta kesejahteraan

Hidup Masyarakat Kabupaten/Kota Jawa Timur, Disertasi PPS Unair Surabaya

Sommerfeld et al. 1994. Concepts of Taxation, San Diego: The Dryden Press.